Rakyat Tak Persoalkan Untara atau UKN

oleh: Redaksi 14 x dilihat
mitsubishi mpv expander
banner 468x60

Sebulan terakhir ada silang pendapat tentang pendirian universitas umum negeri di Taput. Bupati Nikson Nababan menginisiasi Universitas Tapanuli Raya (Untara), dan di lain pihak (–boleh jadi lawan politik), Universitas Kristen Negeri (UKN) sebagai pengembangan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) yang ada sekarang.

 

Dalam silang pendapat ini, sesungguhnya kedua pihak punya argumentasi yang realistis. Pendukung Untara secara umum menyebut supaya lebih terbuka luas, sementara pendukung UKN menyebut agar tetap mempertahankan “kekhususannya” walau tetap membuka fakultas non keagamaan.

 

Perlu saya sampaikan, sebenarnya rakyat tidak memikirkan nama yang diperdebatkan. Bagi rakyat yang penting itu manfaatnya. Kehadiran universitas negeri “yang baru” membawa dampak lebih baik atau tidak ? Bisa memberi dampak peningkatan kualiatas hidup atau tidak ?

 

Kalau kajiannya sudah reprensetatif, mau Universitas Sirambe Manis atau Universitas Rambu Pinudu, tidak jadi soal. Yang dibutuhkan rakyat adalah dampak sosial-ekonominya ke depan. Membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

 

Tetapi yang terjadi saat ini, silang pendapat ditarik pula ke arah politik. Ada pihak yang kontra bupati, menilai Bupati Nikson Nababan terlalu mencapuri yang bukan tupoksinya, Sebab berdasarkan UU, kewenangan bupati adalah Pendidikan dasar hingga SMP. Sehingga mereka menyimpulkan apa yang dilakukan Nikson sebagai langkah  pencitraan politik pada partai yang dipimpinnya.

Di sisi yang lain, Anggota DPRD Sumut JTP Hutabarat mendampingi pihak rektorat IAKN bertemu Gubernur Sumut Edhy Rahmayadi perihal peningkatan status ke universitas. Ini juga kan langkah politik, tetapi kurang pas. Sebab gubernur tidak punya kewenangan untuk itu. Harus tetap pemerintah pusat, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.

 

Karenanya, Langkah Bupati Nikson yang langsung audiensi ke Dirjen Pendikan Tinggi Kemendikbud Prof. Ir.Nizam PhD, beberapa hari lalu, sudah pasti lebih strategis. Apalagi Ketika pertemuan dengan Presiden Jokowi pada acara di Jakarta, langsung dilaporkan dan mendapat respon positif dari kepala negara.

 

Terus apalagi ? Mau Untara atau UKN biarkan saja. Tidak perlu habis energi kita membahasnya. Kita lebih baik fokus kepada tujuan meningkatkan status IAKN itu. Mau kita “apakan” kalau usulan itu direstui pemerintah pusat.

 

Sebagai bahan pertimbangan, nama Untara atau UKN masing-masing punya plus minus. Seperti saya sebutkan di atas, dengan memakai nama Untara, calon mahasiswa dari Kawasan Tapanuli Raya yang beragama non-kristen, juga akan tertarik untuk kuliah di sana. Dalam pertimbangan sosial ekonomi, akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi ke Taput, dengan adanya perputaran uang akomodasi dan kebutuhan lainnya bagi mahasiswa di sekitaran kampus.

 

Sebaliknya, dengan memakai nama UKN, terbesit lebih eksklusif, walau membuka fakultas non keagamaan seperti teknik, ilmu sosial, ekonomi, hukum dan sains. Boleh jadi ada keengganan calon mahasiswa non-kristen kuliah di sana. Tetapi sebaliknya, dengan UKN memelihara nilai-nilai historis IAKN itu sendiri. Apalagi kota Tarutung sudah ditetapkan sebagai kota wisata rohani. (Dohardo Harianja)