Menanti “Langkah Kuda” Jenderal Moeldoko

oleh: Redaksi 14 x dilihat
mitsubishi mpv expander
banner 468x60

 

Catatan : Doan Dohardo Harianja

 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan KLB Partai Demokrat (PD) yang dilaksanakan di Sibolangit, Deliserdang beberapa hari lalu, ditolak pengesahannya karena tidak memenuhi syarat administrasi. Surat mandat dari Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah (DPC-DPD) peserta KLB sesuai AD/ART PD tidak disertakan pada permohonan pengesahan.

 

Terus terang, sejak awal saya sudah memprediksi bahwa pemerintah, tentu melalui Kemenkumham, tidak akan mau mengambil resiko mengesahkan begitu saja KLB PD, sekalipun ada Jenderan (Purn) Moeldoko ada di sana. Sebagaimana kita ketahui bersama, Moeldoko saat ini dipercaya Presiden Jokowi sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan (jabatan setingkat menteri).

 

Lantas apakah sejumlah tokoh/pendiri PD yang memprakarsai KLB akan menerima saja keputusan Kemenkumham ? Saya pastikan tidak. Secara hukum, kubu KLB juga masih dimungkinkan menggugat keabsahan kepengurusan AHY dan kawan-kawan. Misalnya, penetapan AD/ART seperti yang disebut mereka tidak sesuai UU Kepartaian, yang dirubah/direvisi di luar kongres.

 

Tetapi menurut hemat saya, seraya melakukan gugatan, Moeldoko dkk akan mengambil Langkah-langkah strategis lainnya. Langkah ini saya sebut “LANGKAH KUDA”. Apakah “langkah kuda” itu ?

 

Dalam permainan catur, Langkah kuda satu-satunya langkah yang tidak bergerak dengan garis lurus. Langkahnya berbentuk L dalam papan catur, dan posisinya selalu berubah. Dari kotak hitam ke kotak putih atau sebaliknya kotak putih ke kotak hitam.

 

Saya memprediksi, seraya “buying time” melakukan langkah hukum atas perubahan struktur dan fungsi kepengurusan PD, berdasarkan AD/ART 2003 diantaranya tugas dan kewenangan Majelis Tinggi yang dinilai mereka melebihi kewenangan kongres sendiri, Moeldoko dkk akan mencari langkah baru dengan mendeklarasikan partai baru. Mungkin saja Partai Nasional Demokrat (PND), Partai  Demokrat Nasional (PDN),  Partai Demokrat Nasional Indonesia (PDNI), atau dengan nama lainnya.

 

Tetapi ingat iya, itu asumsi saya saja. Bisa salah. Sebab bila mendengar para tokoh/pendiri PD yang menggagas KLB, mereka ingin mengembalikan jati diri PD seperti pada Pemilu 2004 dan 2009. Tetapi dengan ditolaknya pengesahan KLB, jalan mereka semakin sempit. Opsinya hanya melakukan gugatan secara hukum.

 

Menempuh jalur hukum pasti perjalanan panjang hingga berkekuatan hukum tetap. Langkah paling ideal adalah membentuk partai baru, dengan platform yang sama dengan PD. Apalagi ada modal dasar, disebut ada 387 DPC/DPD se-Indonesia yang menghadiri KLB, di Deliserdang. Jumlah yang sangat layak dijadikan simpul/jaringan pembentukan organisasi.

 

Bila saja, para peserta KLB yang 387 cabang/daerah itu diberi mandat untuk membentuk kepengurusan baru di daerahnya masing-masing, 60 persen tugas DPP sudah tertolong untuk verifikasi faktual pengesahan KPU. Sebab syarat baru verifikasi partai politik, memiliki kepengurusan di seluruh (34) propinsi, paling sedikit 75 persen kabupaten/kota (514) dan kepengurusan sedikitnya 50 persen kecamatan serta syarat formal lainnya.

 

Seperti yang saya sebut di atas, bila langkah ini ditempuh Moeldoko dkk, cikal bakal partai baru sudah di depan mata. Kemudian langkah menuju kontestasi/Pemilu 2024 akan lebih mudah diprogramkan. Tinggal menyiapkan keanggotaan satu per mil jumlah penduduk setiap kota/kabupaten. Tidak sampai hitungan setahun bisa clear.

 

Coba bayangkan bila membentuk partai baru dari nol. Memenuhi syarat 75 persen untuk pembentukan kabupaten/kota saja berapa lama dan berapa banyak materi yang harus dihabiskan.

 

Informasi yang tidak terkonfirmasi langsung (berita media, red) untuk pembentukan sebuah partai peserta Pemilu 2009 lalu, inisiator harus menyiapkan dana sekira Rp.2 hingga 5 milyar per satu propinsi. Kemudian partai itu kembali mensupport dana saksi yang tidak kalah besar untuk setiap Dapil DPR RI.

 

Maka bila mengacu kepada informasi di atas, dari segi waktu dan materi, Moeldoko dkk akan lebih terbantu  membentuk partai baru. Kita tunggu saja langkah kuda Moeldoko. Langkah pasti yang sulit di tebak arahnya.