Kemelut Demokrat Menjalar ke GAMKI

oleh: Redaksi 12 x dilihat
mitsubishi mpv expander
banner 468x60

“Janganlah Bakar Rumahmu, Kawan !”

 

 

 

Kemelut atau kisruh Partai Demokrat (PD), akhirnya menjalar ke GAMKI. Asal-muasalnya, tentu saja karena terlaksananya Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Sibolangit, Deli Serdang beberapa waktu lalu. Informasi yang beredar di media, hotel tempat kegiatan KLB, dipesan atas nama DPD GAMKI Sumut.

 

Terus terang, sebagai mantan Sekretaris DPD GAMKI Sumut, sempat juga terhentak mendengan atau membaca informasi itu. Setahuku, tidak ada hubungan historis ataupun formal, antara GAMKI dengan PD. GAMKI itu sentra kader. Artinya, kader GAMKI ada di mana-mana. Di partai politik, ASN, pengusaha, petani, nelayan, pendeta ataupun profesi lainnya.

 

Yang jadi persoalan adalah, kenapa PD bersengketa GAMKI jadi terlibat atau turut bersengketa ?. Informasi dari mantan Ketua DPD GAMKI Sumut Ronald Naibaho, DPP telah membekukakn DPD GAMKI Sumut sejak 24 Maret 2021 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kenapa harus seperti itu, kawan ?

 

Yang sehat itu, jika PD kisruh GAMKIlah jadi penyejuk, sebab kader GAMKI ada di sana. Mereka harusnya menjadi garam atau pembawa terang. Tidakkah itu hakikat ber-GAMKI ?

 

Katakanlah, adanya nama GAMKI dicatut dalam pemesanan tempat untuk KLB, sebagai tindakan oknum DPD GAMKI Sumut yang dinilai DPP melanggar ketentuan/aturan organisasi. Silahkan jatuhkan sanksinya kepada personal/oknum itu, jika benar-benar melanggar AD/ART organisasi. Jangan menghukum DPD sebagai lembaga (bagian dari organisasi). Terus, para funsionaris yang tidak terlibat kisruh PD jadi apa ? Kan, “marap-rap naso magulang” (terluka yang tidak ikut jatuh).

 

Analoginya, jika kamu mau memarahi saudaramu karena membantah perintahmu, jangan jadi membakar rumahmu atau rumahnya. Harta-benda habis, persoalanmu tidak juga selesai. Bahkan bisa membuat luka di hati, dan membawa dendam kepada saudaramu. Memberi sanksi atau hukuman kepada saudara bisa tegas, tetapi jangan membabi buta.

 

Maka kalaupun harus memberi sanksi, misalnya ketua DPD GAMKI Sumut Landen Marbun, tidak perlu membekukan DPD. Tunjuk saja Plt Ketua DPD. Kalau diragukan dari unsur wakil ketua DPD yang ada, hunjuk langsung dari DPP. Tetapi ingat, keputusan memberi sanksi, jangan atas dasar persepsi. Harus jelas ketentuan apa yang dilanggarnya.

 

Saya khawatir, sikap dan keputusan membekukan DPD ini sebagai tindakan tidak berdasar. Terkesan arogan. Tidak membangun. Jangan jangan sebagai tindakan mengambil muka ke pimpinan partainya.

 

Sekali lagi ingat, GAMKI itu organisasi sentra kader kepemudaan. Kadernya pasti ada di mana mana. Jangan serta mertakan urusan partaimu dengan GAMKI. Bersikaplah bijaksana sebagai pimpinan organisasi.

 

Hidup GAMKI!!! Cinta Tuhan, cinta nusa dan bangsa. (Dohardo Harianja)