Jilbab dan Politik

oleh: Redaksi 42 x dilihat
mitsubishi mpv expander
banner 468x60

Masih ingat Ketua DPR RI Puan Maharani dihujat “lawan” politiknya perihal pernyataannya tentang Sumatera Barat? Mulai Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, anggota DPR RI dari F Gerindra Fadli Zon, angota DPD RI Alirman Sori, akademisi Universitas Andalas Gusti Asnan hingga si “dungu” Rocky Gerung ikut menilai pernyataan Puan, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu sesuatu yang menyakitkan bagi masyarakat Sumbar.

Pada hal apa yang disampaikan Puan, adalah realita dalam kehidupan keberagaman di Sumatera Barat sejak 22 tahun terakhir. Superiotas atas nama mayority terhadap minority, sangat jamak di sana. Karena itulah Puan yang juga berdarah Minang itu berkata; “semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila’.

Bayangkan saja, sudah belasan tahun merayakan hari keagamaan umat Kristen, natal, bisa dilarang di sebuah kabupaten atau kecamatan di Sumatera Barat. Perihal kewajiban memakai jilbab di SMKN-2 Padang, yang lagi banyak diperbincangkan saat ini (viral), sesungguhnya itu sudah belasan tahun terjadi. Jadi bukan baru-baru ini saja.Seingat saya, beberapa tahun lalu masalah serupa juga sudah pernah “diributkan”. Hanya saja bisa diselesaikan dengan cara mereka. Cara mayoritas kepada kelompok sangat kecil. Siswa non muslim akhirnya disebut memakai jilbab dengan sukarela saja. Apakah Komnas HAM dan KPAI juga mempermasalahkannya saat itu? Entahlah.
Sekarang kenapa bisa menjadi masalah serius ? Sejak pemerintahan Presiden Jokowi mulai tegas menindak/menolak paham radikalisme. Ketegasan itu diwujudkan dalam PP. No:77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penegak hukum.

Pemerintah juga secara aktif meminta masyarakat turut serta berperan untuk menanggulangi radikalisme ini demi keutuhan NKRI. Boleh jadi imbauan ini, menjadi inspirasi bagi salah seorang, orang tua murid yang “diwajibkan” berjilbab berani menyuarakan ketidak-adilan yang dialami anaknya. Sejak itu ramai diperbincangkan di Medsos, dan akhirnya menarik perhatian pemerintah. Media mainstream ikut meliput.

Sangat berbeda Ketika Puan Maharani menyampaikan kritiknya; saat menyapaikan dukungan partai ke salah satu pasangan Cagub Sumbar tahun 2020 lalu. Putri Megawati Soekarnoputri habis dihujat, bahkan diadukan kelompok mahasiswa di Sumbar ke polisi. Yang luar biasanya lagi, Cagub yang menerima dukungan dari PDIP itu akhirnya mengembalikan dukungan partai banteng bermoncong putih itu, hanya karena pernyataan, ‘semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila’.

Itulah realita kehidupan politik tanah air kita. Saling menjatuhkan dan mengabaikan akal sehat. Lihat saja Rocky Gerung, yang selalu mengelukan dirinya berakal dan orang lain dungu, ternyata ikut terlibat menghujat Puan karena identitas politik. Pada hal dia sendiri mengaku orang independent. Yang waras itu siapa ?

Sekarang karena derasnya dukungan masyarakat terhadap intoleransi/radikalisme kewajiban berjilbab bagi siswa non muslim akhirnya politisi yang dulu berkoar-koar atas pernyataan Puan, seolah tiarap. Sebab saat ini masyarakat semakin banyak yang melek politik; termasuk pihak yang gemar politisasi identitas agama itu.

Bagi saya, barangkali juga sahabat yang lain non muslim, membicarakan jilbab atau hijab terasa sungkan karena menyangkut “identitas” agama bagi kebanyakan warga masyarakat. Namun ternyata dalam penelusuran berbagai tulisan dan esei yang ditulis berbagai tokoh yang “asli” beragama Islam, berjilbab itu bukan kewajiban bagi perempuan Muslimah. Mau berjilbab silahkan, tidak pakai juga tidak masalah. Secara umum mereka menyebut, ahlak setiap individu yang bisa menjadi identitas agamanya, bukan pakaian.

Jika kita berpikir kritis, sebenarnya demikian. Sebab istri-istri para kiayi/tokoh islam masa lalu juga tidak memakai jilbab/hijab. Bahkan ada diantara mereka yang suka pakai kebaya, kemben dan bersanggul. Beranikah kita menyebut mereka bukan Muslimah yang taat ?

Salah seorang putra Batang, Jawa Tengah yang menjadi guru besar di King Fahd University of Petroleum and Minerals Arab Saudi Prof. @Sumanto Al Qurtuby secara gamblang menyebut jilbab atau hijab itu tidak penting. Bahkan bukan juga budaya Arab. Tetapi jauh sebelum agama Islam ada, jilbab sudah digunakan perempuan Yahudi.

“Saya sudah sering sekali menulis tentang sejarah, tradisi, dan budaya hijab, berseri-seri, sampai bosan (jika berminat, silakan dicari sendiri). Salah satu fakta menarik tentang sejarah, tradisi, dan budaya hijab ini adalah bahwa tradisi tentang hijab (kain penutup kepala), abaya (kain penutup tubuh seperti “jilbab”), dan bahkan burqa, niqab, atau khimar (kain penutup wajah) bukan hanya dipraktekkan oleh perempuan Muslim Arab saja, khususnya perempuan Arab Badui yang memiliki pola hidup nomadik, tetapi juga oleh perempuan non-Muslimah dan non-Arab, termasuk komunitas Yahudi”, demian Sumanto dalam laman FBnya.

Kalau jilbab ternyata bukan kewajiban bagi Muslimah, bahkan juga bukan budaya Arab, kenapa di tanah air ada kewajiban memakainya ? Jadi teringat masa sekolah di tahun 1970-an, pakaian Minang yang setiap 17 Agustus dan 28 Oktober diperagakan dalam pawai pakaian adat daerah para siswa, bukan pakai jilbab apalagi niqab. Maka kalau jilbab dikatakan menjadi bagian kearifan lokal adalah salah. Mari kita cintai budaya nusantara.